Mengapa harus transparan? Pertanyaan yang dirasa mudah untuk ditanggapi. Karena salah satu faktor suksesnya demokrasi adalah sejauh mana kelembagaan/organisasi mengedepankan transparansi terhadap hal-hal yang bersangkutan dengan kelembagaan/organisasi tersebut.
Transparansi merupakan salah satu pilar dalam good governance. Adanya transparansi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan/kelembagaan dan pembuatan kebijakan dapat menjadi entery point bagi masyarakatnya untuk mendapatkan informasi sehingga kemudian dapat melakukan check and balance terhadap jalannya pemerintahan.
Transparansi sangat penting dalam dalam penyelenggaraan kelembagaan/organisasi, karena merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pengawasan dan pengendalian yang dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut.
Transparansi menjadi salah satu hal yang harus dikedepankan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak. Pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang ia kerjakan. Karena transparansi menjadi instrumen yang sangat penting yang dapat menyelamatkan hak masyarakatnya dari penyalahgunaan kekuasaan.
Tujuan dari transparansi tidak lain adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah (organisasi) dengan publik (anggota). Karena ketika sering di tutupi atau bahkan dibohongi, publik tidak lagi menaruh kepercayaan. Sehingga muncul interpretasi yang buruk terhadap mereka, dalam hal ini pemerintah (organisasi) tersebut.
Pada hakikatnya, transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh kelembagaan/pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakatnya melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dan memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipercaya sepenuhnya.
Transparansi dibangun atas dasar informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan mulai dari perencanaan dan pelaksanaan perlu dapat diakses oleh publik yang berkepentingan, sehingga menambah wawasan dan pengetahuan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dan berkurangnya pelanggaran akibat kurang transparannya pemerintah.
Lantas, bagaimanana dengan mereka yang masih berkata bahwa transparansi dan keterbukaan adalah hal yang tidak perlu? Apakah ini merupakan langkah awal praktek ke-otoriteran? Atau bahkan sudah menjadi bagian dari ke-otoriteran selama ini?…
